Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Unsoed, kembali tunjukkan kiprahnya dalam upaya mengatasi pengentasan kemiskinan dan kesenjangan social. Bertempat di Aula Java Heritage Hotel Purwokerto Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Unsoed menjadi tuan rumah Simposium Nasional ke-7 Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (AsIAN), Rabu (8/11). Acara dilaksanakan selama dua hari, 8 – 9 November 2017. Pada hari pertama acara simposium, sedangkan pada hari kedua seminar tentang Peran Ilm Administrasi negara dalam Pencegahan Korupsi dan penandatanganan MoU antara AsIAN dengan DPR. Hadir sebagai narasumber Dr. Makhdum Priyatno, M.A (Ketua STIA LAN Jakarta), Prof. Dr. Paulus Israwan Setyoko, M.S (Guru Besar Administrasi Negara FISIP UNSOED), dan Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si (Ketua AsIAN). Dalam laporannya Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Dr. Wahyuningrat, M.Si., menyampaikan ucapan terima kasih kepada Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (AsIAN), atas kerjasamanya sehingga acara symposium dapat terlaksana. Simposium yang mengangkat tema tentang ”Peran Administrasi dalam Mengatasi Kemiskinan dan Kesenjangan Ekonomi” dibuka secara langsung oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Dr. Ir. Mas Yedi Sumaryadi, MS.
Dalam sambutan pembukaannya Wakil Rektor Bidang Akademik Prof. Dr. Ir. Mas Yedi Sumaryadi, MS., menyampaikan bahwa salah satu tuntutan, harapan atau sekaligus tantangan bagi kaum akademisi atau cendekiawan adalah bagaimana ide dan gagasannya tidak berhenti pada pemikiran teoritis saja, melainkan dapat mengidentifikasi sekaligus memberi solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat, khususnya masalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Peran ilmu administrasi negara menjadi sangat strategis untuk melahirkan pemikiran yang kontributif dalam percepatan pengentasan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang ada di masyarakat. “Hal ini dapat tercermin dari bagaimana penyusunan kebijakan publik yang partisipatif, manajemen publik yang akuntabel dan transparan, pelayanan publik yang inovatif dan responsif, termasuk bagaimana merancang regulasi dan mempersiapkan aparatur publik yang empati terhadap masalah kemiskinan hingga bagaimana mengoptimalkan teknologi informasi sebagai bagian dari tata kelola yang berorientasi melayani,” ungkapnya.
Menurut pembicara pertama Dr. Makhdum Priyatno, M.A., kemiskinan dan kesenjangan ekonomi adalah dua fenomena yang saling terkait. Keduanya selalu eksis di masyarakat karena parameter kemiskinan yang berubah mengikuti perkembangan jaman. Hal ini menjadi bukti bahwa Administrasi Negara belum berperan secara optimal. “Peran administrasi negara akan jelas jika jelas pula kedudukan dan keterletakannya dengan pengambil keputusan, bukan semata – mata berhenti sebagai wacana dan administrasi negara sebagai pelumas dan landasan konseptual, faktual, dan kontekstual, sehingga kebijakan yang dibuat terstruktur baik, terencana baik, terlaksana baik, termonitor baik, dan hasilnya baik,” jelasnya. Selanjutnya Prof. Dr. Paulus Israwan Setyoko, M.S menyampaikan, pemerintah saat ini telah bekerja keras untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. “Melalui upaya pembangunan infrastruktur, peningkatan daya beli masyarakat, perubahan model pengelolaan dana desa, dan peningkatan perlindungan sosial kepada keseluruhan kelompok masyarakat miskin diharapkan dapat melindungi masyarakat dari guncangan dan gejolak perekonomian serta mampu meningkatkan investasi modal manusia pada keseluruhan kelompok masyarakat,” ungkapnya.
Dijelaskan oleh Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si., bahwa kemiskinan di desa adalah sebuah ironi karena sumber – sumber ekonomi di desa itu ada tetapi saat ini sudah dikuasai oleh perkotaan, meski bukan berarti di kota tidak ada kemiskinan. Hal ini berarti ada ketimpangan pembangunan yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan ekonomi di masyarakat. Namun demikian dengan upaya-upaya yang dilakukaan secara terus menerus dan konsisten, dengan target tahapan yang jelas, masalah kemiskinan dan kesenjangan akonomi akan dapat diatasi.
FISIP Unsoed….Maju Terus Pantang Menyerah…..!